Apakah anda pernah mendengar wacana perpindahan ibukota Jakarta dengan alasan tingkat kemacetan yang tinggi serta kondisi yang rawan gempa. Padahal secara historis, ibu kota Republik Indonesia sebelumnya sudah beberapa kali berpindah. Pada Januari 1946, ibu kota yang berpusat di Jakarta dipindahkan ke DI Yogyakarta karena alasan keamanan.

Lantas pada Desember 1948, setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, ibu kota berpindah ke Bukittinggi, Sumatera Barat. Sampai kemudian ibu kota dikembalikan lagi ke Jakarta. Jadi, Jakarta sebenarnya sudah tepat sebagai ibu kota yang lengkap dari pusat pemerintahan hingga pusat sentra bisnis.

Namun persoalan ini sebenarnya terletak pada kemampuan kepemimpinan Gubernur DW yang perlu ditingkatkan lagi dalam menghadapi semua persoalan yang ada. Terlebih masalah kependudukan. Akibat kebijakan sebagai kota “terbuka” Jakarta terus dibanjiri oleh pendatang baru sehingga pertumbuhan penduduk menjadi tak terkendali. Data Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi tercatat jumlah penduduk Provinsi DW Jakarta pada April 2010 mencapai 8.522.589 orang.

Kita dapat membayangkan jumlah penduduk sebanyak itu tentu beragam permasalahan sosial yang muncul. Mulai dari masalah sosial, rendahnya tingkat kesehatan hingga tingginya angka kriminalitas. Begitu juga masalah kemacetan jalan yang semakin parah serta ancaman banjir musiman.Sebagian besar warga Jakarta dan sekitarnya sekarang mengeluhkan kemacetan yang bukan main parahnya baik di jalan protokol, arteri, jalan altematif, bahkan jalan tol dalam kota sangat rentan kemacetan. Sementara altematif sarana kendaraan umum seperti busway maupun kereta api (KRL) belum mampu menampung penumpang, serta belum memberikan layanan yang memuaskan bagi warga Jabodetabek.

Meski berbagai terobosan telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, tetap saja kota metropolitan ini dihantui problem transportasi. Bahkan diperkirakan pada 2012, kota Jakarta akan mengalami kolaps dan macet total lantaran pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Masalah banjir menjadi masalah yang sama peliknya dengan kemacetan. Bagi warga Jakarta, fenomena banjir bukanlah hal yang luar biasa. Tingginya jumlah penduduk di Jakarta menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir.Apalagi banyaknya pembangunan mal dan gedung perkantoran di Jakarta, yang tidak menghiraukan lagi keberadaan ruang kosong yang berfungsi sebagai daerah resapan air, disamping adanya penyimpangan ketentuan tata ruang dan tata guna lahan, hal ini turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir.

Nah, akibat kepala daerah tidak mampu mengatasi problema kemacetan dan banjir “langganan” setiap hujan deras turun, maka wacana pemindahan ibukota ramai didengungkan dengan harapan mendapat respon dari pemerintah pusat, dan semua persoalan tersebut dapat teratasi. Sungguh naif wacana itu bila terus dikembangkan.Lain halnya bila kita melihat kisah sukses negara lain memindahkan ibukotanya. Seperti Amerika Serikat yang pernah memindahkan ibu kota dari New York ke Philadelphia dan kemudian ke Washington DC. Kemudian Brasil juga pernah memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia.(dikutip dari bataviase)